DESENTRALISASI (Antara Hambalang dan Corby)

Dari Catatan FB

30 Mei 2012 pukul 13:00

Sebuah negara bisa hancur karena korupsi, tetapi bisa juga ambruk karena mutu SDM elitnya  rendah.
Hambalang amblas bukan hanya karena penilepan dana pembangunannya, tetapi juga karena kesalahan penempatannya. Pembangunan fasilitas pembinaan OR itu terkesan dipaksakan, di sebuah perbukitan yang risiko penurunan tanahnya lebih tinggi dibandingkan dengan di dataran rendah,mana kawasan Bogor adalah kawasan curah hujan tinggi yangtebingnya rawanlongsor.

Pemilihan desa Hambalang di Bogor untuk lokasi permanen fasilitas OR itu, adalah karena sulitnya sekarang mencari lahan datar di sekitar ibukota. Dan membangun diperbukitan tentu saja lebih sulit dan mahal, selain lebih riskan terhadap gangguan penurunan tanah. Andai gedung-gedung OR itu dibangun di lokasi yang lebih rendah dan datar, maka risiko amblasnya akan lebih-rendah.

Kenapa pembangunan selalu ditumpuk di pulau Jawa ? Tentu saja karena mutu SDM penggangas pembangunan itu yang rendah, meminjam istilah Kwik Kian Gie : IQ rada-rada jongkok (termasuk mereka yang duduk di Bappenas dan Perguruan Tinggi)

Pembangunan selalu ditumpuk di Jawa, karena mereka yang menggagasnya tak punya kompetensi berpikir dalam kerangka jangka panjang – boro-boro untuk 100 tahun ke depan, 25 tahun kedepan saja tidak !

Mereka selalu menumpuk pembangunan di pulau Jawa yang sudah hampir ‘tenggelam’, sementara di pulau yang lebih luas dan berpenduduk jarang seperti Sumatera, Kalimantan dan Papua (Barat), masih  tersedia tanah yang lebih cocok untuk mendukung bangunan fisik semacam fasilitas OR.

Kenapa bisa begitu, karena mereka tak pernah mampu menggagas sebuah proyek yang memberikan nilai-tambah, padahal untuk negara yang lehernya terlilit utang hanya program dan proyek yang bernilai tambahlah yang akan membantunya melunasi utang dengan tepat waktu. (Otak mereka hanya sampai atau terpaku pada debt-ratio (perbandingan utang dengan PDB, dsb), yang bisa mengelabui dan direkayasa seperti sering dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut angka-angka selama ini.1]

Mereka tak pernah merasakan ancaman pulau Jawa yang akan ‘tenggelam’disesaki macam-macam (penduduk yang membludak dan pembangunan yang tumpang -tindih dan semrawut), padahal seorang penyair negeri ini telah pernah memberikan sinyal lampu kuning atas hal itu.2]3]4]

Seharusnya fasilitas OR semacam itu dibangun diluar Jawa, tidak saja untuk memberikan nilai tambah, tetapi juga agar tidak kontra-produktip seperti  ikut menyumbang dalam memperpadat penduduk (urbanisasi), ikut berkontribusi dalam memacetkan transportasi dst 5]

Dengan pembangunan yang selalu diprioritasan di pulau Jawa yang subur maka uang yang beredar di negeri inipun akan selalu pincang. Kalau dana APBN 57 % dialokasikan di pulau Jawa, maka distribusi uang yang beredar di pulau berjuluk lumbung padi,Jawadwipa itu juga akan mendekati angka itu.6]

Maka sekali lagi , kehancuran bangsa ini tidak hanya karena korupsi  tetapi juga karena ketidaskcerdasan. Dan ingat, penggundulan hutan di bukit Hambalang Bogor itu demi bangunan fisik, ikut menyumbang kepada banjir di ibukota (sekecil apapun itu),  karena hulu dari 13 sungai yang melintasi ibukota adalah di kawasan Bogor.

Matematika Sosial
Matematika himpunan bisa diterapkan untuk menentukan atau menyusun skala prioritas pembangunan macam-macam di negeri kita dan dibawah ini adalah contoh metode menentukan di daerah manakah sebaiknya proyek  semacam Hambalang itu dibangun.

A = {pulau yang relatip lebih luas dari p.Jawa} = {Sumatera, Kalimantan, Papua}
B = {pulau yang kurang subur dp jawa} = {Kalimantan, NTT, NTB}
C = {pulau yang potensil dibidang OR} = {Papua, NTT}
A Ω B = {Kalimantan }
A Ω C = {Papua}
B Ω C = {NTT}

Maka proyek Hambalang, dsb lebih tepat dibangun disalahsatu propinsi Kalimantan, Papua, NTT itu dan ketika semangat memisahkan diri dari RI semakin marak di Papua, maka Papua akan mendapat kehormatan untuk menjadi tempat proyek OR itu.

Sekaligus juga untuk menyeimbangkan uang beredar, jangan hanya Jawa atau di Ina bagian Barat, tetapi merata sampai ke Ina bagian Timur. Ini adalah sekaligus program transmigrasi cerdas, dimana atlit-atlit atau calon atlit dari Inbar akan pindah kesana selama mengikuti pendidikan, kalau Papua / NTT yang menjadi pilihan.

Dan selain itu masih perlu juga dipertanyakan,apakah pusat pelatihan semacam itu begitu mendesak untuk  dibangun dengan dana trilyunan rupiah ? Apa tidak ada lagi proyek yang lain disektor OR yang lebih tepat menggunakan dana trilyun itu ?

Desentralisasi
Proyek OR seperti itu juga tak harus terpadu. Bisa saja atletik dipusatkan di NTT, sepakbola di Papua, dst. Desentralisasi juga tidak terbatas hanya dalam pemerintahan, tetapi harus di segala bidang.

Kalau perlu Menteri Pariwisata berkantor di Bali, Menhut di Kalimantan agar personalia departemen lebih dekat dengan daerah yang potensil dan strategis dalam departemennya. Menteri Kelautan dan Perikana berkantor di Maluku, dst.
Kalau ada rapat-rapar cabinet, maka Menteri yang jauh dari ibukota itu lalu dipanggil dan akan dating ke ibukota menumpang pesawat komersil. Itu bukanlah pemborosan. Yang boros adalah korupsi seperti uang perjalanan dinas fiktip dan melakukan rapat kabinet di Jogya dengan tujuan tak jelas.7]


Hambalang dan Corby
Konon untuk memperkuat posisi-tawar RI di dunia internasional dalam semangat memisahkan diri rakyat Papua, SBY lalu menempuh sebuah kebijakan yang konyol, yaitu memberikan grasi 5 tahun bagi seorang ratu-maryuana asal negeri tetangga Australia.

Ini adalah bukti ketidak-mampuan elit bangsa ini merangkul Papua agar tidak memisahkan diri. Para pembela kebijakan SBY mengistilahkan langkah-blunder boss mereka dengan ‘soft-diplomation’, sementara untuk saudaranya Papuan tak kunjung pernah dilakukan soft-approach.

Untuk menjaga agar rakyat Papua tidak ‘ngambek’, perlakukanlah seperti memperlakukan Aceh, yaitu 70 % hasil Papua untuk Papua. Bukankah kita sudah untung dapat 30 % dari propinsi paling timur itu, padahal kalau dikaji lebih dalam, sepertinya pertalian ras kita dengan mereka kurang dekat. Mereka lebih condong ke ras Melanesia.

Bahhwa Papua ‘jatuh’ ketangan RI, tidak lah cukup hanya karena persamaan sejarah, yaitu sama-sama pernah dijajah oleh Belanda, tetapi juga tak lepas dari peran AS, yang ingin propinsi kaya mineral itu jatuh ketangan mereka secara bertahap, yaitu dengan lebih dulu mendukung propinsi itu lepas dari Belanda untuk kemudian direbut. Dan sejak bergabung dengan RI, hasil alam propinsi itu sebagian besar adalah untuk pengusaha dari AS, yaitu PT Freeport.
Maka salah-satu pendekatan lunak yang perlu dilakukan kepada Papua adalah menasionalisasi tambang PT Freeport itu. Apa iya, kita tak mampu mengoperasikan tambang emas di usia republik sudah hampir berkepala 7 ?

Catatan
1] Dengan proyek yang bernilai tambah, maka pinjaman pokok akan dilunasi dengan nilai-pokok, sementara bunga pinjaman akan dilunasi dengan nilai tambah. Debt-ratio dan teori ‘tetes-madu’ ekonomi adalah berasal dari Barat yang dianut oleh para ekonom kita yang ‘text-book thinking’ yang tak pernah kreatip, walau gelarnya S3 atau S4, he-he.

2] Mereka tak pernah membaca puisi karya warganegaranya, karena mereka sebenarnya tidak menghargai kebudayaan, terbukti dari digabungkannya kebudayaan dengan pendidikan dalam Depdikbud – tidak otonom seperti di Inggris dan negara-negara lainnya. Dulu kebudayaan ditumpangkan ke pariwisata menjadi Kemenparbud, seperti seorang manula berpindah-pindah menumpang di rumah anak-anaknya yang sudah berkeluarga.*]

Sebuah puisi Taufik Ismail meramalkan akan tenggelamnya pulau Jawa, dengan liriknya …masa depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam perlahan, karena berat bebannya’..

3] Dulu pernah heboh ketika pejabat pemerintah meminta tolong kepada MUI. Waktu itu pejabat Kementerian ESDM meminta kepada MUI supaya mengeluarkan sebuah fatwa, yaitu haram bagi orang kaya mengkonsumsi BBM bersubsidi. Bukannya mengajak budayawan untuk ikut mengatasi pesoalan di negeri ini, malah pemerintah lebih suka mengajak MUI untuk membantunya dengan hal-hal yang tidak rasional. Jalan pintas yang ditempuh pejabat yang mati-akal itu akhirnya mengundang tawa dan cemoohan masyarakat.


4]Pulau Jawa juga terancam tenggelam oleh ludi (lumpur-abadi). Beberapa hari yl warga Sidoarjo melakukan aksi demo teatrikal dengan berkubang di lumpur yang menyengsarakan mereka itu, sebagai protes atas rencana pengeboran migas lagi di daerah mereka.*]


5] Urbanisasi atlet bahkan kuli bangunan

6] Kepincangan peredaran uang lebh-lebih lagi antara ibukota dengan komplemennya (meminjam istilah matematika-himpunan), yaitu 70 : 30. Di ibukota 70 % dan diluarnya hanya 30 % dari Sabang sampai Merauke.

7] Ketika pulang, para menteri tidak satu pesawat dengan presiden buang-buang ongkos. Presidenpun ngomel, boros katanya – padahal melakukan rapat kabinet di Jogya itu tidak dianggap boros.*]
Ini mirip dengan ‘larangan’mobil dinas PNS / pegawai BUMN – BUMD memakai BBM subsidi demi penghematan pemakaian BBM subsidi, lupa bahwa dengan memakai Pertamax pengeluaran negara semakin besar. Solusi ini baru tepat kalau pejabat membeli minyak kenderaan memakai duit pribadi. Dan lebih jitu lagi jika pejabat ke kantor naik sepeda.

Catatan dp Catatan
2* Kebudayaan bukanlah subordinat pendidikan atau pariwisata, tetapi adalah sebaliknya. Kebudayaan adalah lebih tua dp pendidikan dan pariwisata. Manusia telah berbudaya setelah mengenal pertanian (budi-daya), sementara pariwisata baru dimulai setelah ada kerajaan dan pendidikan formal (melembaga) baru dikenal jauh setelah manusia bercocok-tanam. Memang dalam pengertian luas pariwisata sudah setua sejarah bahkan ‘penciptaan’. Ketika Tuhan memandang ciptaannya baik adanya (Aliktab, Genesis I), berarti  Sang Maha Pencipta telah melakukan kegiatan berwisata. Dalam arti luas, pendidikan sudah setua sejarah, bahkan binatang juga memberikan pendidikan dan pelatihan berburu dan atau menyelamatkan diri kepada anak-anaknya.
Pemerintah RI (bahkan sejak mulai berdiri) telah memperlakukan kebudayaan seperti seorang manula, menumpang-numpang di rumah anak-anaknya, dimulai dari anak yang sulung (Dep. P&K d/h PPK) – lalu pindah kerumah anaknya yang lain Kemenbudpar dan kembali lagi tinggal bersama Depdikbud. Mestinya kebudayaan berdiri otonom dip anti-jompo, agar lebih bebas dan produktip.

4*]Anehnya PDIP yang ngakunya partai wong cilik itu, sedikitpun tak tergerak untuk membela korban lumpur Sidoarjo (lusi) yang menyengsarakan rakyat itu. Sudah kebangatan  namanya ganti rugi belum dilunasi, pengeboran jilid 2 mau dilakukan. Seorang pakar perminyakan ITB pernah mengatakan bahwa warga yang terkena luapan ludo itu sudah terlalu sabar. Dungunya lagi, bencana yang timbul karena kerakusan pengusaha ditanggulangi dengan APBN, yang berarti hasil dari Kalimantan, Papua, dsb digunakan untuk menalangi bencana di pulau Jawa, kapanlah hasil dari pulau Jawa digunakan untuk menanggulangi bencana diluar pulau jawa ?
Banyak sekali memang hal kontroversil di negeri ini, yang menginspirasi Peterpan menciptakan sebuah lagu berlirik kaki di kepala, kepala di kaki, he-he. Contoh dekatnya, kerugian di dusun Tanggulangin tak pernah ditanggulangi oleh penyebab luapan lumpur-abadi (ludi), kecuali ditanggulangi dengan angin, mula-mula dicicil sebagian kemudian masuk-angin.

7*]Dimasa revolusi dulu, rapat kabinet dilakukan di Jogya, karena ada gangguan Belanda / Tentara Sekutu.